paket keuangan di Indonesia

Kebijakan keuangan yang pernah ada di Indonesia

Begitu banyak kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dalam langkah untuk menyempurnakan setiap kebijakan-kebijakan perekonomian Indonesia, kebijakan tersebut terdapat dalam bentuk paket keuangan yang digunakan untuk menutupi kekurangan dari setiap system dan menyempurnakannya, adapun paket kebijakan yang pernah ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

a.      Paket 1 Juni 1983 yang berisi tentang

1.      Penghapusan pagu kredit dan pembatasan aktiva lain sebagai instrument pengendali jumlah uang yang beredar (JUB)

2.      Pengurangan KLBI kecuali untuk sector – sector tertentu

3.      Pemberian kebebasan bank umum untuk menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman  kecuali untuk sector – sector tertentu

b.      Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBL

c.       Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SPBU dan fasilitas diskonto oleh BI

d.      Paket 27 Oktober 1988 yang berisi tentang:

1.      Pengerahan dana masyarakat, yang meliputi:

Kemudahan pembukaan kantor bank:

  • Bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta nasional, dan bank koperasi dapat membuka cabang di seluruh wilayah Indonesia.
  • Pembukaan kantor cabang pembantu cukup dilakukan dengan memberitahu Bank Indonesia.

Kejelasan aturan pendirian bank swasta

  • Modal disetor bank umum minimal Rp. 10 Miliar
  • Modal disetor BPR minimal  Rp. 50 Juta.
  • BPR dapat ditingkatkan menjadi benk umum
  • BPR dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan.
  • Pembukaan kemungkinan untuk mendirikan bank campuran antara bank nasional dan bank asing
  • Bank dan lebambaga keuangan bukan bank bisa menerbitkan sertifikat deposito tanpa memerlukan izin
  • Semua bank dapat memberikan layanan tabanas dan tabungan lainnya.

 

2.      Efisiensi lembaga keuangan, yang meliputi :

BUMN dan BUMD bukan bank dapat menempatkan sampai dengan 50 % dana pada bank nasional manapun.

Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) bagi bank dan lembaga bukan bank

3.      Pengendalian kebijakan moneter, yang meliputi :

  • Likuditas wajib minimum perbankan dan lembaga keuangan bukan bank diturunkan dari 15% menjadi 2 % dari jumlah dana pihak ketiga
  • SBI dan SPBU yang semula hanya berjangka waktu 7 hari, sekarang ditambah dengan yang berjangka waktu sampai 6 bulan
  • Batas maksimum pinjaman antar bank ditiadakan

4.      Pengembangan pasar modal, yang meliputi:

Bunga deposito berjangka dan sertifikat depositodikenakan pajak penghasilan sebesar 15 % agar dunia perbankan mendapatkan perlakuan yang sama dengan pasar modal

Penangguhan pengenaan pajak penghasilan terhadap bunga tabungan

Perluasan bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat dilakukan dengan penjualan saham baru melalui pasar modal di samping peningkatan penyertaan oleh pemegang saham

e.      Paket 20 Desember 1988 yang berisi tentang :

1.      Aturan penyelenggaraan bursa efek oleh swasta

2.      Alternative sumber pembiayaan berupa sewa guna usaha, anjak piutang, modal ventura, perdagangan surat berharga, kartu kredit, anjak piutang dan pembiayaan konsumen.

3.      Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat melakukan kegiatan perdagangan surat berharga, kartu kredit, anjak piutang dan pembiayaan konsumen.

4.      Kesempatan pendirian perusahaan asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi,  broker asuransi, adjuster asuransi dan aktuaria.

f.        Paket 25 Maret 1989 yang berisi tentang:

1.      Penyempurnaan paket sebelumnya.

2.      Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat memiliki net open position maksimum sebesar 25 % dari modal sendiri

g.      Paket 29 Januari 1990 yang berisi tentang penyempurnaan paket sebelumnya menuju usaha kecil agar dilakukan secara luas oleh semua bank.

h.      Paket 28 Februari 1991 yang berisi tentang penyempurnaan paket sebelumnya menuju  penyelenggaraan lembaga keuangan dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

i.        UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

j.        Paket 29 Mei 1993 yang berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank meliputi:

1.      Rasio kecukupan modal ( capital adequacy ratio )

2.      Batas maksimum pemberian kredit ( BMPK )

3.      Kredit Usaha Kecil ( KUK )

4.      Pembentukan cadangan piutang

5.      Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga ( loan to deposit ratio )

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s